Departemen Ekonomi dan Hubungan Sosial Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) mengundang perwakilan parlemen perempuan asal Indonesia untuk ikut berbicara dalam masalah persamaan gender pada Simposium Tingkat Tinggi Development Cooperation Forum, 2010, di Helsinki, Finlandia, 3-4 Juni 2010. Mewakili Indonesia, Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, DR. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si, yang juga menjabat sebagai Wakil Presiden I Komite Parlemen Perempuan Inter-Parliamentary Union (IPU) didapuk untuk menyampaikan beberapa hal terkait persamaan gender di Indonesia.

Dalam Simposium Tingkat Tinggi dengan topik Coherent Development Cooperation: Maximizing Impact in a Changing Environment tersebut, DR. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si bakal memberikan kontribusinya dalam subtopik The impact of development cooperation in reaching the MDGs on gender equality: Challenge and Solutions. “Suatu kebanggaan bagi kami diundang untuk ikut memberikan kontribusi dalam realisasi kebijakan persamaan gender di Indonesia. Ini menjadi salah satu bukti bahwa perkembangan gender Indonesia diakui kemajuannya di dunia internasional,” kata dia sebelum bertolak mengikuti acara tersebut.

Dalam forum itu, DR. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si bergabung bersama Direktur Deputi Eksekutif, United Nations Development Fund for Women (UNIFEM) Joanne Sandler; Direktur Kerja Sama Pembangunan Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) Jon Lomoy; dan lainnya untuk menyampaikan paparannya terkait tantangan dan solusi soal perkembangan gender. “Saya akan menyampaikan beberapa praktik yang telah dilakukan untuk mengatasi kesenjangan gender,” lanjutnya.  

Berdasarkan data, sejumlah praktik antisipasi kesenjangan gender telah dilakukan untuk memberi kesempatan sama kepada laki-laki dan perempuan dalam membangun bangsa. Di bidang politik, peran perempuan di DPR RI mengalami peningkatan signifikan karena keterwakilan perempuan di tiap partai politik sebesar 30%. Jumlah parlemen perempuan periode 2009-2014 meningkat menjadi 18% dari 560 anggota DPR dari sebelumnya yang berada di bawah angka tersebut. Sementara dalam kaitannya dengan anggaran, pada tahun ini, Bappenas telah membuat pilot project untuk tujuh kementerian/lembaga dalam memformat anggaran yang responsif gender untuk mengatasi ketimpangan gender tersebut. (Press Release BKSAP)